Rencana DPR untuk mendapatkan dana aspirasi, sebesar 20 milyar per anggota/tahun, mendapat tentangan dari banyak pihak. Salah satunya adalah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) menyatakan sikap lewat siaran pers yang dikirimkan ke admin orangmudakatolik.net (29/6).
Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Lidya Natalia Sartono mengatakan bahwa alasan pemerataan kesejahteraan dan sebagai pemenuhan janji politik oleh DPR ke masyarakat pada dapil pemilihannya, bukan alasan tepat. Hal tersebut menurutnya justru menghadirkan polemik baru.”Persoalannya adalah kuota kursi pada setiap dapil berbeda sehingga nilai yang disebut sebagai dana aspirasi akan berbeda pada setiap daerah. Dan bukan hal baru jika kita tahu bahwa yang disebut sebagai penyerapan aspirasi itu hanyalah bagi-bagi uang kepada rakyat dan tentu saja bukan pendidikan politik yang baik oleh dewan kita, ” ujar Lidya yang berkedudukan di Jakarta.
Lebih lanjut Lidya mengatakan bahwa demokrasi dalam pengertian sederhana sebagai konsep politik dari, oleh dan untuk rakyat jangan diterjemahkan dengan model bagi-bagi uang seperti itu. Tetapi bagaimana hak politik dan ekonomi rakyat bisa diperjuangkan dengan cara membuat regulasi yang memproteksi kepentingan rakyat pada wilayah itu.”Model dana aspirasi itu seolah melegalkan transaksi politik, dan bagi kami PMKRI, partai-partai yang menolak dana aspirasi tersebut harus diberi apresiasi. Siapa lagi kalau bukan partai sebagai alat perbaikan demokrasi yang kita harapkan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia,” ucap Lidya lebih lanjut.
PMKRI sebagai salah satu organisasi masyarakat bagi orang muda Katolik, akan terus bersikap kritis terhadap jalannya penyelenggaraan negara, sesuai dengan misi organisasi : . Berjuang dengan terlibat dan berpihak pada kaum tertindas melalui kaderisasi intelektual populis yang dijiwai nilai-nilai kekatolikan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati.
